Kejati Aceh Sita Rp17,9 Miliar Korupsi Program Sawit Rakyat Kabupaten Aceh Barat, Said Mahjali Divonis 7 Tahun Penjara

ACEH BARAT - Jaksa eksekutor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah berhasil mengembalikan uang negara senilai Rp17, 9 miliar. Dana ini merupakan hasil dari perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat.

Kepala Seksi Penerapan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, mengonfirmasi di Banda Aceh pada Jumat bahwa eksekusi ini dilakukan setelah kasus yang melibatkan tiga terpidana telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Baca juga: KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

"Uang yang dieksekusi tersebut merupakan barang sitaan tindak pidana korupsi program PSR yang dilaksanakan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare di Kabupaten Aceh Barat pada 2017 hingga 2020, " ungkap Ali Rasab Lubis, Jumat (14/02/2025).

Uang senilai puluhan miliar rupiah yang berhasil disita ini kemudian dieksekusi dan disetorkan ke rekening Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sesuai dengan putusan kasasi yang telah dijatuhkan.

Baca juga: Direksi BUMN Asing Wajib Lapor Kekayaan, KPK Tegaskan Aturan

Dalam perkara ini, tiga terpidana telah dijatuhi hukuman. Pertama, Zamzami, selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare, divonis 12 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1, 45 miliar. Apabila tidak mampu membayar, hartanya akan disita dan dilelang. Jika terpidana tidak memiliki harta benda, ia akan dikenai hukuman tambahan dua tahun penjara.

Selanjutnya, Said Mahjali, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat periode 2017-2019, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan penjara.

Baca juga: Jaksa Triyana Setia Putra: Korupsi BBM Pertamina Rugikan Negara Rp 285,1 T

Terakhir, Danil Adrial, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat periode 2019-2023, divonis enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan penjara.

Ali Rasab Lubis menjelaskan bahwa penyimpangan dalam kasus program PSR ini mencakup berbagai aspek, seperti masalah legalitas pekebun dan lahan, serta verifikasi yang tidak dilakukan secara maksimal.

Baca juga: Skandal Korupsi PT APK, Tersangka HP Otak Pekerjaan Fiktif Rp8 Miliar

"Karena itu, penting pengawasan para pihak yang maksimal, sehingga program tersebut benar-benar tepat sasaran, " tegas Ali Rasab Lubis. (PERS)